Dialektika, Politika dan "Kencur" Retorika

Tumbuh kembangnya sistem Demokrasi di Indonesia ditandai dengan semakin banyaknya parpol yang meramaikan jagat perpolitikan nasional. Berbicara tentang parpol, tentu tak terlepas dari tangan-tangan politisi nya. Ada dari mereka yang masih "bau kencur", ada yang hidup segan mati tak mau, ada pula yang sudah melanglang buana dan menelan pil pahit hingga berkali-kali.

Dikatakan ada yang "bau kencur" karena dianggap masih terlalu muda atau tak mengerti apa-apa dibandingkan Ia yang telah merasakan pahit getirnya demokrasi bangsa. Kalau kata Fahri Hamzah: "selamat datang di lembah yang sunyi.." ah, beras kencur!

Ilustrasi kencur..

Akhir-akhir ini tengah ramai diperbincangkan perdebatan antara wakil ketua DPR, Fahri Hamzah dengan politisi PSI, Tsamara Amany. Kejadian ini bermula dengan munculnya video yang berisi tanggapan terhadap angket KPK. Keduanya mempresentasikan antara pendukung Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan yang menolaknya; atau antara pihak yang tidak mempercayai KPK dan yang mempercayainya.

Mengapa di pihak Fahri tak semata dari pihak oposisi? Hal ini membuktikan bahwa dukungan partai kepada pemerintah sejatinya bukan karena kesamaan visi, misi, apalagi ideologi. Tapi lebih karena adanya kepentingan yang ingin dicapai, baik sebagian atau keseluruhan.

Mari lihat perdebatan ini dalam konteks yang lebih sistemik, yakni dalam kerangka dialektika politik di Indonesia.

Dialektika, dalam makna yang sederhana, merupakan proses komunikasi dua arah (dalam bentuk perdebatan atau yang lain) untuk melahirkan arah baru yang lebih baik. Dalam perspektif Hegelian, dua hal yang dipertentangkan–antara tesis dan antitesis– untuk melahirkan sintesis dan terus berproses menuju kesempurnaan.

Meski kesempurnaan itu tidak akan tercapai, setidaknya dialektika bisa dijadikan sarana menuju “eksistensi” yang lebih baik.

Dalam perspektif politik, negara merupakan sintesis antara keluarga (tesis) dan masyarakat warga (antitesis). Untuk melahirkan negara yang terus berproses menuju kebaikan dibutuhkan proses dialektika di antara tiga cabang kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) yang merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat (keluarga dan masyarakat warga).

Di negara yang sistem demokrasinya sudah mapan, proses dialektika berjalan secara seimbang (check and balances) sehingga melahirkan kebijakan - kebijakan politik yang sesuai dengan aspirasi rakyat, yakni terpenuhinya kebutuhan hidup, kesejahteraan, yang kemudiaan berujung pada kebahagiaan.

Di Indonesia, proses dialektika politik belum berjalan normal. Banyak faktor yang menyebabkan ketidaknormalan ini (perlu bahasan tersendiri). Yang jelas, masing-masing cabang kekuasaan yang ada tampak memiliki ego ingin menonjolkan diri. Masing-masing fokus pada maksimalisasi peran, seolah ingin tampak paling baik di mata rakyat.

Padahal bukan itu yang dibutuhkan rakyat. Penonjolan peran hanya akan melahirkan ketidakseimbangan di antara cabang kekuasaan. Alih - alih memenuhi aspirasi dan kebutuhan rakyat, ketidakseimbangan sudah pasti akan mengabaikan aspirasi rakyat. Setiap cabang kekuasaan sibuk dengan dirinya sendiri dan mengabaikan fungsi dan tugasnya sebagai pelayan rakyat.

Pada situasi seperti ini kontrol publik yang berada di luar cabang-cabang kekuasaan menjadi penting. Proses dialektika tidak hanya terjadi antara tiga cabang kekuasaan, tapi antara pemegang kekuasaan (pejabat negara) dan rakyat sebagai warga negara. Kontrol dari warga negara diharapkan bisa menyadarkan pejabat negara yang telah melalaikan tugas-tugasnya untuk memenuhi kebutuhan, menyejahterakan, dan (bahkan) membahagiakan warga negara.

Melalaikan tugas adalah bentuk pengkhianatan yang nyata terhadap sumpah jabatan, dan terhadap rakyat yang telah memilih (baik secara langsung atau tidak langsung) dan mengupahnya (melalui pajak yang dibayarkan pada negara).

Jika dalam proses dialektika tersebut tidak mampu melahirkan kesadaran pejabat negara, pilihannya cuma dua: pejabat negara seyogyanya mengundurkan diri, atau dipaksa harus mundur. Karena rakyat tidak membutuhkan pejabat yang berkhianat. Jika karena sesuatu dan lain hal, dua pilihan ini tidak bisa dilakukan, maka pilihan terburuknya, rakyat bersabar hingga pemilu tiba dan tidak memilih kembali pejabat yang bersangkutan.

Begitulah proses ideal dalam dialektika antara penguasa dengan apa yang menjadi kepentingan dan keinginan rakyatnya. Tentu tak akan mudah mencapainya, bahkan untuk memulai sekalipun. 

Tidak perlu ambil pusing akan retorika "panggung politik" yang dilancarkan si Kencur, toh ini keniscayaan dalam bernegara, terlebih berpolitik. Politisi akan terus silih berganti sesuai dengan kondisi zamannya. Cari panggung juga salah satu momen yang ditunggu mereka untuk menggaet perhatian massa. Tinggal bagaimana masyarakat menilai serta berproses mencapai sintesis yang menyenangkan untuk semua pihak.


Jadi, bagaimana dengan kita.. si kencur-kencur yang akan memilih untuk tumbuh subur, atau justru mati terkubur di masa mendatang?
Selamat menentukan!

Muhammad Yazid Ulwan

Mahasiswa FIA UI 2015

Sumber:

- Larry Krasnoff, Hegel’s Phenomenology of Spirit, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.

- Rohim Ghazali: dalam postingan https://geotimes.co.id/fahri-bau-kencur-tsamara-dan-dialektika-politik-indonesia/

Read More